Image of Media Dan Otonomi Daerah : 276 Jenis Layanan Publik yang Harus Diberitakan oleh Media

Text

Media Dan Otonomi Daerah : 276 Jenis Layanan Publik yang Harus Diberitakan oleh Media



Media, dalam memberitakan sejumlah isu keras, sering menyebut apa yang dilakukannya dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui (public right to know). Fungsi media yang dianalogikan sebagai anjing penjaga memang membuat banyak kasus tidak lepas dari pantauan dan kontrol mereka untuk diberitakan. Apalagi, jika berita-berita itu menyangkut kepentingan publik. Kenyataannya, sebaran isu publik yang diangkat belum memenuhi ekspektasi kita. Itu pun, dalam istilah Luna Vidya, masih terkesan musiman karena biasanya marak saat pembahasan APBD. Paling tidak, begitulah hasil analisis isi berita terhadap beberapa media cetak dan media dotcom yang terbit di Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Papua, yang mengemuka dalam acara NEWS Café bertajuk “PRO PUBLIK, apakah gerangan itu?” di Mata Galeri BaKTI, Selasa (7/6) malam. Acara yang diniatkan berlangsung reguler ini, dihadiri sejumlah praktisi media, anggota legislatif, akademisi, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat.


Ranah publik

Meski diskusi di BaKTI tidak menjadikan media penyiaran sebagai contoh kasus, namun kita sesungguhnya juga bisa mengevaluasi model pemberitaan menyangkut isu publik yang disiarkan radio dan televisi. Sebagai media yang menggunakan frekuensi sebagai ranah publik (public domain), radio dan televisi justru sejatinya lebih berkewajiban mengangkat tema-tema yang lekat dengan kepentingan publik. Bukan malah mengeksploitasi frekuensi sebagai commercial domain untuk semata-mata mengeruk keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dari siaran-siaran yang dipancarluaskan ke masyaarakat. Apalagi jika siarannya hanya berisi lagu-lagu “ngak-ngik-nguk” yang terprogram di playlist, yang dalam beberapa kasus tertentu terjadi di radio.

Media penyiaran mestinya mafhum bahwa frekuensi merupakan sumber daya alam terbatas sehingga harus digunakan secara optimal bagi kesejahteraan publik. Pemikiran ini menjadi dasar, mengapa terhadap media penyiaran berlaku proses perizinan, tidak seperti media cetak. Maksudnya jelas, agar frekuensi yang merupakan ranah publik itu benar-benar nanti dikelola dengan penuh rasa tanggung jawab selama berlakunya Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Mengingat siaran-siaran mereka dapat langsung masuk secara gratis ke rumah-rumah penduduk, yang merupakan ruang pribadi. Tentu kita tidak menginginkan siaran-siaran yang menggunakan ranah publik itu meracuni masyarakat, terutama anak-anak, dengan program berisi pornografi, sadisme, hedonisme, provokasi, hate speech (ungkapan kebencian) antar-ras/agama, atau propaganda politik (Sirikat Syah, 2011).

Logika itu pula yang menjadi alasan, mengapa salah satu tahapan proses perizinan dilakukan secara terbuka dalam forum Evaluasi Dengar Pendapat (EDP). Dalam forum itu, publik diberi ruang untuk didengar suaranya sekaligus menuntut komitmen calon penyelenggara penyiaran agar memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di mana frekuensi itu digunakan. Sebuah proses yang transparan dan akuntabel (terbuka dan terukur) sehingga publik dapat mengetahui siapa pemilik lembaga penyiaran tersebut, apa visi misinya, bagaimana program siarannya, kecanggihan teknologi yang digunakan, dari mana pembiayaannya bahkan para pengelolanya.

Para penyelenggara penyiaran perlu senantiasa diingatkan bahwa mereka hanya diberi hak mengelola frekuensi dengan rentang waktu terbatas, bukan pemilik tunggal, apalagi pemilik mutlak atas frekuensi tersebut. Itulah yang menjadi alasan, mengapa mereka tidak bisa seenaknya memindahtangankan frekuensi yang dikelolanya. Sebab, pemilik frekuensi sesungguhnya adalah publik dengan keragaman latar belakang suku, budaya, agama, gender, usia, status sosial, dan orientasi politik. Mereka inilah yang perlu diperhatikan agar media penyiaran menjadi ruang demokrasi bagi berlangsungnya dialog antar berbagai kepentingan. Terutama bagi kelompok-kelompok yang termarginalisasi dari proses-proses pembangunan dan pengambilan kebijakan.

Konsepsi frekuensi sebagai ranah publik membuat lembaga penyiaran diwajibkan mengalokasikan program-program layanan masyarakat dalam proporsi tertentu. Dapat diibaratkan, iklan layanan masyarakat (ILM) yang wajib ada dan terputar setiap hari di lembaga penyiaran, merupakan fasum dan fasosnya frekuensi. ILM juga menjadi bukti pelaksanaan tanggung jawab sosial media dalam merespons persoalan-persoalan warga yang diformulasikan dalam kampanye penyadaran yang terencana demi untuk memajukan dan membela kepentingan publik. Untuk mewujudkan konsep ranah publik ini, bahkan disediakan frekuensi khusus bagi pendirian lembaga penyiaran publik, baik yang bersiaran secara nasional maupun lokal.



Isu publik

Harus diakui, telah banyak lembaga penyiaran menjalankan program atau muatan program interaktif yang mengarah pada peningkatan layanan publik dengan menggunakan beragam saluran, mulai dari telepon, faks, SMS, e-mail dan situs jejaring sosial. Karena memang sudah menjadi fitrahnya jika media penyiaran pro pada publik. Namun, keterbatasan pengetahuan membuat isu-isu yang dibahas tidak mencakup semua persoalan public service. Program Pembangunan PBB (UNDP) mengklasifikasikan layanan publik dalam beberapa jenis, yakni pendidikan, kesehatan, pemukiman/perumahan, air dan sanitasi, pariwisata, perbankan, asuransi serta energi dan ketenagalistrikan.

Dalam diskusi “PRO PUBLIK” itu tergambar jelas bahwa media yang dijadikan sample cenderung berkutat pada 13 persoalan publik. Angka ini sesungguhnya masih jauh bila dibandingkan dengan jumlah layanan publik yang harus diberitakan oleh media menurut Hadi Pranoto dan Hinca Panjaitan (2006), yang mencapai 276 jenis layanan publik. Terlepas dari berapa banyak layanan publik yang bisa dipotret oleh media penyiaran, yang perlu dicamkan bahwa ada dua pokok penjelas karakteristik dari layanan publik, yaitu layanan yang tersedia bagi sebanyak mungkin orang, dan tanpa diskriminasi apapun (Yanuar Nugroho dalam Jentera, Edisi 3, 2003).

Persoalannya, tidak semua praktisi penyiaran memiliki kemampuan membaca anggaran. Di sisi lain, mereka juga dituntut bagaimana memahami kerangka kerja yang lebih operasional dari layanan publik agar agenda setting yang dimainkan bisa mencapai sasarannya berupa peningkatan kualitas layanan. Lebih lanjut, media penyiaran juga mesti mengetahui prinsip-prinsip pelayanan publik dan standar pelayanan publik. Sehingga bisa menggunakan prinsip-prinsip dan standar yang ada untuk menilai seberapa efektif pelayanan publik yang diberikan, apakah ada pelayanan publik yang melenceng dari prinsip-prinsip dan standar tersebut, mengapa hal itu bisa terjadi, dan bagaimana memperbaikinya. Dengan memahami kerangka kerja operasional layanan publik, media bisa bersikap kritis saat melakukan cross check atau meminta klarifikasi dari setiap lembaga pelayanan publik, tidak semata-mata diterima sebagai penjelasan yang benar dan absah.

Kita sesungguhnya bisa mengukur seberapa berpihak media penyiaran terhadap isu-isu publik dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain, proporsi alokasi waktu yang disediakan, ragam kemasan program yang dikembangkan, respons atas isu-isu aktual, penerapan prinsip-prinsip jurnalistik, aktor atau siapa yang lebih sering dikutip pendapatnya, dan akses masyarakat untuk bisa berinteraksi langsung. Sayangnya, media penyiaran, khususnya radio, masih banyak terjebak hanya membaca headline media cetak dan media online yang mengangkat isu publik tanpa melakukan follow up terhadap berita itu.


Memanusiakan data

Lebih mengenaskan lagi jika lembaga penyiaran mengingkari karakteristik medianya yang menjadi keunggulannya. Jika TV menyodorkan bukti liputan melalui gambar dan suara maka radio melalui kekuatan suara (actuality voice) yang akan menciptakan theater of mind bagi pendengarnya. Keunggulan ini mesti digunakan untuk menguji klaim keberhasilan yang biasa disodorkan para pejabat melalui data dan angka-angka. Media penyiaran idealnya turun ke lapangan untuk membuktikan data dan angka-angka itu agar lebih faktual dan hidup. Data dan angka-angka itu menjadi bermakna karena ada kepentingan manusia dan berhubungan dengan hayat hidup orang banyak. Meminjam istilah Luna Vidya, kita harus “memanusiakan data” agar bisa menggugah para penentu kebijakan, bilamana mereka abai terhadap tanggung jawabnya.

Data dan angka-angka isu publik tidak boleh dicopot begitu saja karena tidak menutup kemungkinan para pejabat publik itu berbohong dengan statistik. Menurut Darrel Huff (2002), bahasa rahasia statistik sering dimanfaatkan demi sensasi dan kekacauan, entah dengan melebih-lebihkan atau menyederhanakan. Dikatakan, metode dan istilah statistik penting untuk melaporkan seabrek data, tapi bila penulisnya tidak menggunakan istilah tersebut dengan jujur, serta apabila pembaca tidak memahami maksudnya, hasilnya hanyalah setumpuk omong-kosong.

Maka, demi menemukan masalah manusia dibalik data dan angka-angka yang diklaim sebagai keberhasilan pelayanan publik, para praktisi media penyiaran perlu terus mengajukan pertanyaan kritis untuk menguji tingkat kepuasan publik atas layanan prima yang dijanjikan agar tidak berhenti sebatas kata-kata dan retorika.(*)


Availability

PCN00006320.8 HAD mPerpustakaan Cah NdesoAvailable

Detail Information

Series Title
Healthy Press Freedom for Healthy Local Autonomi : Seri 1
Call Number
320.8 HAD m
Publisher IMPLC : Jakarta.,
Collation
xv, 452 p.;11 x 21cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
979-99483-2-0
Classification
320.8
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
Pertama
Subject(s)
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility

Other version/related

No other version available




Information


RECORD DETAIL


Back To PreviousXML DetailCite this