Image of Riset Peradilan Pers di Indonesia

Text

Riset Peradilan Pers di Indonesia



HASIL RISET PERKARA PERS

Perkara Pidana

Tuduhan penutut umum

Pada umumnya perkara pidana yang menyeret pers Indonesia beraitan dengan pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, dan mencampuri urusan pribadi. Jerat yang sering dipakai jaksa ialah pasal-pasal menegnai penghinaan, yakni pasal 207, 310, 311, 36 dan 317 KUHP. Dari perkara pidana yang ada, terungap bahwa jaksa tidak hanya menggunakan satu pasal melainkan juga menggunakan jenis surat dakwaan alternatif, ataupun kombinasi.

Perkara yang dijerat dengan dakwaan tungal ialah perkara pemuatan kartun Nabi Muhammad di Rakyat Merdeka online dengan terdakwa Teguh Santosa , Raedaktur Eksekutif/ Penanggung Jawab harian Rakyat Merdeka yang djerat dengan dakwaan tunggal pasal 156 a KUHP.

Berdasarkan jabatannya, Teguh dinilai jaksa bertanggung jawab atas penanyangan sengaja di muka umum yang mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama.

Dakwaan alternatif terjadi dalam kasus terdakwa Barsihar Lubis yang menulis kolom di harian Koran Tempo edisi 17 Maret 2007, berjudul “Kisah Interogator yang Dungu”. Barsihar digugat dengan pasal 207 KUHP, selain itu jaksa juga menggunakan pasal 316 jo pasal 310 ayat (1) KUHP.

Argumen terdakwa / pengacara

Menurut pendapat ahli pers, perkara yang bersumber dari pemberitaan pers dan melibatkan insan pers-biasa disebut dengan delik pers, sudah seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pers tersebut. Tapi pada kenyataannya, delik pers selalu disandingkan dengan KUHP yang ada.

Argumentasi pengacara tentang kewajiban menyelesaikan delik pers melalui mekanisme yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 lebih tegas dan diterima ahakim dalam perkara harian Transparan Palembang ynag memberikan judul akasi demo di depan gedung KPK dan Istana Negara pada 16 Maret 2005 “Dugaan Korupsi di Muba Sangat Besar”. Majelis hakim tidak dapat menguraikan unsur pelanggaran dan perbuatan mana yang melanggar pasal 311 ayat (1) KUH Pidana yang didakwakan.

Pandangan Hakim

Tentang Fugsi Pers

Sesuai fungsinya, pers memeberitakan setiap peristiwa di lapangan . seperti perkara pemeberitaan Transparan Palembang mengenai aksi demo di depan gedung KPK DAN Istana Negara pada 16 Maret 2005 telah dipandang majelis hakim agung sebagai sesuatu yang bersumber pada peristiwa di lapangan, dan jika demo itu diberitakan pun itu sudah sesuai dengan fungsi pers.


Availability

PCN00004070.1 LBH rPerpustakaan Cah NdesoAvailable

Detail Information

Series Title
-
Call Number
070.4 LBH r
Publisher LBH Pers : Jakarta.,
Collation
-
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
070.4
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
Pertama
Subject(s)
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility

Other version/related

No other version available




Information


RECORD DETAIL


Back To PreviousXML DetailCite this